PEKALONGAN, mediapekalongan.com – Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Hj. Balgis Diab, mendampingi perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan Clumprit, Kelurahan Degayu, Rabu 20 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) program konsolidasi tanah dan penataan permukiman kumuh dari hasil kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan.
Dalam kunjungan tersebut, Balgis menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasinya kepada Pemerintah Pusat yang telah memberikan perhatian besar terhadap upaya peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.
“Alhamdulillah, kali ini kita menerima kunjungan perwakilan dari KSP untuk melihat langsung progres penataan lingkungan di Kampung Clumprit, Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Pemerintah Pusat atas dukungan yang luar biasa. Insya Allah program ini bisa berjalan dengan baik, dan kami siap menjaga keberlanjutannya,” terang Wawalkot Balgis.
Balgis menyoroti partisipasi masyarakat yang sangat aktif dalam mendukung program ini. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut adalah kesediaan warga untuk menghibahkan sebagian tanahnya secara sukarela demi pembangunan akses jalan di wilayahnya.
“Masyarakat di sini luar biasa. Mereka memberikan tanahnya tanpa imbalan biaya sepeser pun demi terwujudnya lingkungan yang lebih baik. Ini bukti nyata gotong royong dan rasa memiliki dari warga,” tambahnya.
Sementara itu, Staf KSP, Vallin Tsarina, yang hadir dalam kunjungan tersebut menilai, program penataan permukiman kumuh di Kampung Clumprit yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 ini memiliki nilai strategis. Sebab, penataan kawasan ini mengedepankan keterlibatan masyarakat.
Menurutnya, ada tiga faktor kunci yang menjadikan program ini berpotensi berhasil dan menjadi pilot project secara nasional.
“Ada tiga faktor kunci dari keberhasilan program ini. Pertama, adanya trust antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kedua, peran tokoh masyarakat sebagai agent of change. Ketiga, masyarakat bukan hanya objek, tetapi juga subjek pembangunan yang ikut serta langsung dalam konsolidasi tanah untuk penanganan permukiman,” jelas Vallin.
Disampaikan Vallin, kegiatan peninjauan lapangan ini mempertegas bahwa, penanganan permukiman kumuh tidak hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga pemberdayaan masyarakat, penguatan partisipasi, serta sinergi lintas sektor.
“Dengan dukungan penuh dari berbagai unsur masyarakat, Kawasan Kampung Clumprit, Degayu ini diharapkan bisa berkembang menjadi role model nasional dalam penataan permukiman berkelanjutan yang berorientasi pada kolaborasi dan gotong royong,”tukasnya.
