JAKARTA, mediapekalongan.com – Kota Pekalongan kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 yang digelar di Ballroom H.M Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat 8 Agustus 2025 malam, Kota Pekalongan berhasil meraih penghargaan Kategori Nindya.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid (Aaf), yang diserahkan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan.
Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam mewujudkan kota yang ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak, mendapat pengakuan dari pemerintah pusat. Kategori Nindya sendiri merupakan salah satu level penghargaan tertinggi dalam penilaian KLA, setelah kategori Pratama dan Madya, yang menunjukkan pencapaian indikator pemenuhan hak anak di atas 80 persen.
Wali Kota Aaf mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas apresiasi yang diberikan Pemerintah Pusat. Menurutnya, penghargaan ini bukan semata hasil kerja Pemerintah Kota, melainkan berkat sinergi semua pihak, mulai dari perangkat daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, hingga komunitas pemerhati anak.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena Kota Pekalongan bisa mendapatkan penghargaan KLA kategori Nindya. Ini adalah hasil kerja bersama, bukti bahwa kita memiliki kepedulian dan keseriusan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak-anak. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi,” ujar Aaf usai menerima penghargaan.
Aaf menambahkan, meski telah meraih kategori Nindya, Pemerintah Kota Pekalongan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dengan target ke depan bisa mencapai kategori Utama bahkan KLA Paripurna. Menurutnya, tantangan pemenuhan hak anak semakin kompleks, sehingga dibutuhkan inovasi program yang berkelanjutan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, hingga partisipasi anak dalam pembangunan daerah.
“Penghargaan KLA bukan sekadar simbol, tetapi merupakan pengingat bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi,”terangnya.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi menjelaskan, KLA terbagi dalam empat tingkatan: Pratama, Madya, Nindya, dan Utama (tingkatan tertinggi). Penilaian mencakup enam indikator utama yang meliputi lima klaster dan aspek kelembagaan seperti kebijakan dan program kepala daerah. Dimana, penyerahan penghargaan tahun ini spesial karena hanya gubernur, wali kota, dan bupati yang menerima secara langsung untuk kategori Nindya dan Utama. Sementara Pratama dan Madya diserahkan secara daring.
“Kementerian PPPA mencatat 355 kabupaten/kota di seluruh Indonesia berhasil meraih penghargaan KLA 2025. Proses seleksi menempuh hampir satu setengah tahun, melibatkan evaluasi lintas kementerian serta kolaborasi antar?lembaga,”kata Menteri Menteri PPPA, Arifah?Fauzi.
Ia menekankan, program Kota Layak Anak sejak 2006 baru memberikan penghargaan pertama pada 2011.
“Kami berharap kota dan kabupaten terus meningkatkan perlindungan serta pemenuhan hak anak?anak Indonesia,” tutupnya.
