PEKALONGAN, mediapekalongan.com – Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia semakin memperketat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seiring pesatnya pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Di Jawa Tengah saja, jumlah SPPG kini telah melampaui 3.500 titik, sehingga diperlukan pengawasan ketat agar percepatan program tetap sejalan dengan mutu dan standar layanan gizi.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Program MBG bersama BGN Pusat dan Forkopimda, Kepala SPPG hingga mitra MBG se-eks karesidenan Pekalongan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu (11/2/2026).
Dadang menegaskan, evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari pasokan bahan baku, proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi bagi penerima manfaat. Menurutnya, akselerasi program yang semakin cepat harus dibarengi dengan kedisiplinan mitra dalam menjalankan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama.
“Sekarang kita sudah mulai kencang. Ada yayasan mitra yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas dan akuntabilitas, BGN telah menyiapkan mekanisme penindakan berjenjang bagi mitra yang terbukti tidak patuh. Tahapan sanksi dimulai dari peringatan, dilanjutkan Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP3. Apabila mitra tetap tidak melakukan perbaikan, BGN tidak segan mengambil langkah tegas.
“Kalau tetap tidak dilaksanakan, ya kita putus,” tegas Dadang.
Selain penegakan aturan, BGN juga terus memperkuat sistem pengawasan melalui skema Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dengan melibatkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Kesehatan, satuan tugas MBG, hingga pimpinan daerah diminta berperan aktif melakukan pemantauan di lapangan.
“Kalau memang tidak bagus, tolong disampaikan teguran. Ini program besar, satu hari bisa mencapai 6 juta porsi,” kata Dadang, menekankan pentingnya keterbukaan dan sinergi lintas sektor.
Ia menjelaskan bahwa, pelaksanaan Program MBG terus mengalami penyempurnaan, termasuk dari sisi sarana dan prasarana dapur. Dapur MBG kini tidak lagi diperlakukan sebagai dapur biasa, melainkan sistem produksi massal yang menerapkan standar layaknya pabrik makanan.
“Penggunaan kompor bertekanan tinggi, instalasi gas khusus, steamer, hingga pemisahan gudang basah dan gudang kering menjadi keharusan agar mutu dan keamanan pangan terjaga,” jelasnya.
Secara nasional, BGN menargetkan pembangunan sekitar 35.000 dapur MBG yang tersebar hingga 8.270 daerah terpencil. Program ini, menurut Dadang, tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Tahun ini lebih dari Rp300 Triliun dialokasikan untuk BGN dan langsung turun ke dapur-dapur. Ini investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia menuju Indonesia Emas,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Balgis Diab, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan intensif dari BGN Pusat terhadap pelaksanaan Program MBG di Kota Pekalongan. Ia menilai arahan dan evaluasi tersebut menjadi motivasi penting bagi daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan.
“Kami sangat berterima kasih karena telah diberikan motivasi dan arahan yang luar biasa. Harapannya, program MBG di Kota Pekalongan bisa berjalan lancar dan dinikmati seluruh masyarakat,” ujarnya.
Wawalkot Balgis menambahkan, sejauh ini pelaksanaan MBG di Kota Pekalongan berjalan dengan baik. Dapur-dapur SPPG dinilai telah memenuhi syarat dan tidak ditemukan kasus yang berarti.
“Alhamdulillah tidak ada kasus di Kota Pekalongan, dan rata-rata dapur SPPG sudah memenuhi ketentuan. Ke depan tentu akan terus kita tingkatkan,” katanya.
Wawalkot Balgis mengaku rutin turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program sekaligus melihat dampak yang dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
“Kalau MBG datang, belum dimakan saja anak-anak sudah ceria. Bahkan ada anak yang biasanya malas makan di rumah, jadi lebih semangat,” tuturnya.
Dirinya juga berharap adanya masukan, arahan, dan rekomendasi berkelanjutan dari BGN Pusat agar pelaksanaan MBG di wilayah Karesidenan Pekalongan khususnya Kota Pekalongan semakin optimal.
“Semoga MBG bisa berjalan lebih baik lagi ke depan. Kami berharap mohon masukan, arahan, dan rekomendasi dari Bapak Deputi BGN RI sehingga dapat menjadi semangat, panduan, dan motivasi dalam penyempurnaan pelaksanaan MBG di wilayah Karesidenan Pekalongan ini,” ucapnya.
Ia berharap agar Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berlanjut sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.
“Manfaat MBG ini luar biasa. Saya berharap program ini mampu melahirkan generasi emas ke depan,” pungkasnya.
