PEKALONGAN, mediapekalongan.com – Paska aksi anarkis yang mengakibatkan Gedung DPRD Kota Pekalongan terbakar, DPRD Kota Pekalongan kali pertama menggelar Rapat Paripurna di Gedung Diklat Jalan Merbabu No. 12 Kota Pekalongan, Senin 8 September 2025.
Rapat paripurna DPRD perdana di Gedung Diklat tersebut, dengan agenda tentang Pengantar Ketua Bapemperda DPRD Kota Pekalongan atas tiga Raperda Kota Pekalongan prakarsa DPRD Kota Pekalongan serta Pembentukan Pansus DPRD Kota Pekalongan. Suasana rapat paripurna berbeda dengan biasanya, dengan ruangan yang sangat sederhana dan lebih sempit dari ruang sidang paripurna sebelumnya.
Rapat paripurna sendiri dipimpin Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, dan dihadiri Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, Wakil Walikot Pekalongan Balgis Diab, Forkompinda, anggota DPRD serta organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Pekalongan.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, ditemui usai Rapat Paripurna menyatakan bahwa rapat paripurna kali ini merupakan rapat paripurna perdana paska kejadian aksi anarkis, Sabtu 30 Agustus 2025 lalu. Pihaknya mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan, baik tokoh masyarakat, ulama atas doa dan dukungannya, sehingga kali ini dapat menggelar rapat paripurna.
Azmi berharap, agenda kedewanan dapat segera normal, dan dirinya bersyukur Kota Pekalongan sudah ditinjau oleh Menteri PU Doddy Hanggono, dan akan menindaklanjuti terkait pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Pekalongan dan Kantor Walikota Pekalongan yang terbakar dengan biaya dari APBN.
“Hal itu sesuai dengan harapan kami, karena sangat tidak mungkin, pembangunan gedung kembali yang terbakar yang dirusak oleh anarko dibiayai murni dari APBD Kota Pekalongan. Kita tidak mau, program-program yang sudah ditetapkan, baik soal penanganan sampah, pendidikan, kesehatan dan layanan masyarakat lainnya, bisa dikurangi atau tidak bisa maksimal,” tegas Azmi.
Dirinya menambahkan, sejak awal diakui pembangunan gedung bukan prioritas, karena dimanapun berkantor, DPRD siap melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang.
Sementara itu, Walikota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid menambahkan, meski kondisi gedungnya sempit, Gedung Diklat bisa dikatakan darurat. Bahkan, rekan-rekan DPRD masih terus semangat, paska kejadian anarkis, tidak menyurutkan semangatnya untuk mengabdi kepada masyarakat.
“Mohon doanya, baik eksekutif, legislatif supaya tetap bekerja maksimal. Untuk urusan lain-lain, termasuk pembangunan kembali gedung, pemenuhan fasilitas, jangan sampai ada efek pelayanan terhadap masyarakat, maupun bantuan sosial ke masyarakat lainnya, sehingga pelayanan harus tetap berjalan normal,” tegas Aaf.
Aaf mengaku bersyukur, terkait insiden anarkis yang mengakibatkan gedung terbakar, sudah mendapatkan respon positif dari Kementerian PU, dan berharap semua berjalan lancar. Bahkan, dari Pemprov Jawa Tengah, juga ada bantuan sebesar Rp 1,5 miliar, untuk pemulihan paska tragedi anarkis di Kota Pekalongan.(H63)
