PEKALONGAN, mediapekalongan.com – Menjelang Lebaran, aktivitas ekonomi di Kota Pekalongan mulai menggeliat. Di berbagai sudut kota, pedagang kaki lima (PK5) bermunculan memanfaatkan momentum Ramadan untuk meraup rezeki.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan memilih pendekatan yang lebih humanis dalam menata keberadaan para pedagang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan Nur Priyantomo menegaskan, penataan PKL bukan hanya persoalan ketertiban kota, tetapi juga menyangkut kebutuhan hidup masyarakat kecil.
“Kalau kita bicara PKL itu antara urusan perut dan penegakan Perda. Dengan kondisi ekonomi sekarang, rasanya kurang tepat jika dilakukan secara represif. Jadi kita saling memaklumi,” kata Nur Priyantomo, yang akrab disapa Nur Pri, Rabu malam 4 Maret 2026.
Menurutnya, selama bulan puasa hingga menjelang Lebaran, Pemkot Pekalongan memberikan kelonggaran sementara bagi pedagang yang berjualan di beberapa titik keramaian kota, termasuk kawasan Alun-Alun Kota Pekalongan.
Langkah tersebut diambil agar masyarakat tetap memiliki kesempatan mencari penghasilan di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi selama Ramadhan.
“Memang kami memberikan kelonggaran saat puasa dan menjelang hari raya supaya masyarakat bisa tetap berjualan dan mendapatkan rezeki,” jelasnya.
Meski memberikan toleransi sementara, Pemkot Pekalongan tetap menyiapkan rencana penataan PKL secara bertahap.
Sejumlah kawasan yang selama ini menjadi titik keramaian, seperti Lapangan Mataram dan Taman Sorogenen, telah masuk dalam peta penataan pemerintah.
Para pedagang nantinya akan diarahkan menempati lokasi yang telah disediakan, di antaranya Pasar Anyar dan Pasar Sugihwaras.
Selain itu, Lapangan Sorogenen juga dirancang menjadi kawasan pusat kuliner yang dapat menampung aktivitas para pedagang secara lebih tertata.
Namun dalam praktiknya, pemerintah menyadari penataan PKL bukan perkara mudah. Kebiasaan pedagang dan konsumen yang memilih lokasi strategis seringkali membuat pedagang kembali berjualan di tempat semula.
“Kadang sudah ditata, pedagang kembali lagi. Konsumen juga cenderung mencari yang paling praktis, bahkan seperti drive thru, beli tanpa turun dari motor,” ungkapnya.
Nur Pri juga mengakui bahwa jumlah PKL di Kota Pekalongan cukup banyak dibandingkan daerah lain. Hampir di setiap sudut kota, aktivitas pedagang dapat dengan mudah ditemui.
Ke depan, Pemkot Pekalongan berkomitmen mencari solusi penataan yang lebih terencana dengan menyediakan lokasi usaha yang lebih layak, termasuk di kawasan Kraton dan beberapa titik lainnya.
Melalui pendekatan yang humanis dan kolaboratif, pemerintah berharap penataan PKL dapat berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil.
Harapannya, kota tetap tertata rapi sementara para pedagang tetap memiliki ruang untuk mencari nafkah menjelang Lebaran.
Kondisi tersebut tidak lepas dari situasi ekonomi, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor yang mendorong masyarakat beralih mencari penghasilan melalui usaha kecil.
“Kalau ada PHK, biasanya orang memilih berjualan. Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah,” tuturnya.
