PEKALONGAN, mediapekalongan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus menunjukkan komitmen serius dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Pada Kamis (29/1/2026), Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2026 yang menyasar para pengemudi angkutan kota (angkot) dan tukang becak.
Acara yang berlangsung di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan ini bertujuan memperluas jangkauan informasi hingga ke lapisan masyarakat bawah.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Aaf memberikan apresiasi tinggi atas meningkatnya kepedulian masyarakat dalam melaporkan temuan rokok tanpa pita cukai resmi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan warga menjadi kunci utama dalam menekan angka peredaran barang ilegal tersebut.
“Alhamdulillah, peran aktif warga sangat luar biasa. Saya sudah menerima tiga sampai empat kali laporan langsung dari masyarakat, yang kemudian saya teruskan ke Kasatpol PP, Bea Cukai, dan Kepolisian. Meskipun ditindaklanjuti masih ditemukan, namun ini membuktikan bahwa warga sudah mulai peduli,” ujar Aaf.
Wali Kota Aaf juga menyoroti data tahun 2025 di mana ditemukan sebanyak 55.000 batang rokok ilegal dengan total denda mencapai Rp124 juta. Ia menyayangkan masih adanya oknum yang belum jera meski sanksi finansial sudah diberlakukan cukup besar.
“Ini jumlah yang besar, tapi kenapa belum menjadikan kapok? Oleh karena itu, komitmen operasi dan pendekatan kepada masyarakat harus terus kita lakukan agar peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan bisa semakin berkurang,” tegasnya.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan, Trieska Herawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa, aosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai. Ia memaparkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kembali lagi ke masyarakat dalam tiga pilar utama.
Pertama, Kesejahteraan Masyarakat, yang mana digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), pelatihan kerja, hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal seperti tukang becak.
Kedua, Penegakan Hukum untuk membiayai kegiatan sosialisasi, pengumpulan informasi, dan operasi penindakan. Ketiga, Kesehatan untuk Menopang program Universal Health Coverage (UHC) Kota Pekalongan yang saat ini sudah mencapai 98%. Sebagian besar biaya BPJS Kesehatan warga dibiayai dari dana cukai ini.
“Januari 2026 ini saja, kita sudah mengamankan sekitar 3.000 batang rokok ilegal dengan denda Rp7,2 juta. Selain merugikan negara, rokok ilegal juga berisiko tinggi terhadap kesehatan karena produksinya tidak melalui pengawasan standar,” jelas Trieska.
Ia menilai, pemilihan sopir angkot dan tukang becak sebagai sasaran sosialisasi dianggap tepat karena mereka sering berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat di lapangan.
“Kami berharap, melalui sosialisasi ini, para pengemudi angkot dan tukang becak dapat menjadi ‘agen informasi’ yang membantu mengedukasi rekan sejawat maupun penumpang mereka untuk bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal di Kota Batik,”harapnya.
Salah satu peserta, Woto, seorang tukang becak asal Kelurahan Bendan Kergon, mengaku terbantu dengan edukasi ini. Meski dirinya seorang perokok, ia berkomitmen untuk selalu membeli rokok yang legal dengan pita cukai resmi.
“Sangat bermanfaat. Kami jadi paham cara membedakan mana rokok yang resmi dan mana yang ilegal, serta tahu bahayanya. Ini juga mencegah kami agar tidak tergiur harga murah tapi ilegal,” pungkasnya.
