PEKALONGAN, mediapekalongan.com – Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, melantik dan mengambil sumpah jabatan 37 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Kamis malam (15/1/2026).
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penguatan struktur organisasi pemerintahan sekaligus regenerasi aparatur sipil negara (ASN), seiring dengan adanya sejumlah pejabat yang telah dan akan memasuki masa purna tugas.
Adapun pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik berjumlah delapan orang, yakni Miji Rustiyanti, S.H. sebagai Inspektur; Mabruri, S.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan; Khaerudin, S.T. sebagai Kepala DPUPR; Teguh Waluyo, S.H. sebagai Kepala Bakesbangpol; Ade Suangkat, S.E. sebagai Kepala DPMPTSP; Gufron Faza, S.E., M.Ec Dev sebagai Kepala Dinarpus; M. Taufiqu Rochman, S.STP, M.M. sebagai Kasatpol P3KP; serta Slamet Mulyadi, S.S.T. sebagai Kepala Dinperkim.
Selain itu, dilantik pula 10 pejabat Administrator, 16 pejabat Pengawas, dan 3 pejabat Fungsional, yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan unit kerja strategis di lingkungan Pemkot Pekalongan. Adapun pejabat administrator yang dilantik diantaranya Amat Muslich, S.AP. sebagai Kabag Umum Setda; Tubagus M. Sadaruddin, S.E, M.Si sebagai Kabag Prokompim Setda; Dimas Arga Yudha, S.Sos. sebagai Kabid IKP Dinkominfo; M. Farid, S.IP, M.M sebagai Sekretaris Dinperkim; Febry Wahyu Setyaningsih, S.Psi, M.Si. sebagai Sekretaris BPKPSDM; Ismanto, S.Gz. sebagai Sekretaris Dinarpus; Nur Slamet B., S.Pi, M.Si. sebagai Sekretaris Bakesbangpol; Didik Purwoko, S.E, M.M sebagai Kabid Kesatuan Bangsa Bakesbangpol; dan sebagainya.
Sementara itu, Pejabat Pengawas yang dilantik diantaranya Joko Nugroho, Amd sebagai Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD; Hadi Prasetyo, S.E. sebagai Kasubag Pengelolaan PBJ Minbang Setda; M. Falah Bayhaqi, S.STP, M.M. sebagai Kasubag Renval Dinperinaker; Tisya Oktariadhani, S.E.sebagai Kepala UPTD PPA DPMPPA, Indayah Dewi Tunggal, S.Kep., M.KM sebagai Sekretaris Kelurahan Degayu dan sebagainya. Sedangkan, untuk jabatan fungsional yang dilantik yaitu Purgiantari, S.Farm, Apt sebagai Apoteker Ahli Muda Dinkes; Dina Kamalia, S.K.M sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinkes; dan Nurhayati Barawasi, S.K.M sebagai Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinkes.
Usai melantik, Wali Kota Aaf menyampaikan bahwa, pelantikan tersebut menandai telah terisinya seluruh jabatan eselon II yang sebelumnya kosong. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat langsung bekerja secara maksimal dan menunjukkan kinerja terbaiknya.
“Eselon dua yang Alhamdulillah sudah terisi pada malam hari ini, sudah kita kukuhkan, sudah dilantik, sudah pengambilan sumpah jabatan. Mudah-mudahan dengan tahun 2026 ini semuanya serba sulit karena terus terang, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat berkurang sangat signifikan,” ujar Aaf.
Ia mengakui bahwa, keterbatasan anggaran pada tahun 2026 berdampak pada berkurangnya kegiatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunnya kinerja dan kualitas pelayanan publik.
“Jadi ada mungkin beberapa dinas yang kegiatannya sangat jauh berkurang. Nah, itu kan jangan jadi patokan kinerja mereka. Dalam arti tidak ada anggaran ya tidak kerja, tidak ada anggaran ya leha-leha. Itu harus apa? Inovatif,” tegasnya.
Menurut Aaf, inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi keterbatasan fiskal. Ia mencontohkan sejumlah OPD yang sebelumnya mampu menghadirkan aplikasi pelayanan publik tanpa biaya, namun tetap berdampak positif bagi masyarakat.
“Harus digali bikin program yang tidak ada biaya. Seperti kemarin ada beberapa OPD yang bikin aplikasi tanpa biaya untuk pelayanan masyarakat dan sebagainya. Saya rasa itu juga harus digali di tengah keterbatasan anggaran ini,” ungkapnya.
Wali Kota Aaf juga menyoroti sektor-sektor yang tetap memiliki tingkat kesibukan tinggi meskipun terjadi pemangkasan anggaran, seperti Satpol P3KP, BPBD, camat, lurah, Dishub, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Di sisi lain, terdapat OPD yang cukup terdampak akibat pengurangan anggaran secara signifikan.
“Paling terasa mungkin DPUPR dan Dinperkim. DPUPR pun yang tahun kemarin mendapatkan alokasi anggaran Rp 48 Miliar, tapi tahun sekarang hanya Rp5 Miliar. Nah, ini dengan situasi dan kondisi sekarang, curah hujan tinggi, jalan banyak yang rusak,” jelasnya.
Menghadapi kondisi tersebut, Wali Kota Aaf menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan upaya jemput bola ke berbagai pihak untuk mencari sumber pendanaan alternatif.
“Anggaran ini kita harus pikirkan bareng-bareng, seperti Saya, Bu Wakil, Pak Sekda, dan dinas terkait mungkin ada link ke DPR RI, DPRD provinsi, mungkin ke kementerian, itu harus terus kita aktifkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Aaf menekankan bahwa, regenerasi ASN harus terus berjalan seiring dengan banyaknya pejabat yang pensiun pada tahun 2025 dan potensi pensiun lanjutan pada tahun 2026.
“Tahun 2026 mungkin ada tiga atau empat yang akan pensiun, kabag juga ada, sekretaris juga ada beberapa, camat akan pensiun. Nah, ini kan regenerasi harus terus berjalan,” katanya.
Ia pun mengingatkan seluruh ASN agar terus mempersiapkan diri dan meningkatkan kinerja sesuai dengan aturan dan penilaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga mampu menjawab tantangan birokrasi dan kebutuhan pelayanan masyarakat ke depan.
“Dengan pelantikan ini, kami berharap jajaran pejabat yang baru dapat membawa semangat baru, memperkuat kinerja organisasi, serta menghadirkan inovasi pelayanan publik yang adaptif dan solutif, meskipun di tengah keterbatasan anggaran daerah,”tukasnya.
